Konflik Etnis dalam Masa Transisi Demokrasi di Irak (Paska Tumbangnya Presiden Saddam Hussein 2003-2011)


Penulis: Siti Wulandari, dkk.
Mahasiswa FISIP-Hubungan Internasional
Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
(15 Mei 2012)

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah
Pada 29 Januari 2002, President George W. Bush menyatakan bahwa Irak adalah anggota dari poros setan “Axis of Evil” seperti Korea Utara dan Irak, sehingga kepemilikan dari senjata pemusnah massal di tangan mereka akan memberikan ancaman yang serius kepada keamanan nasional Amerika Serikat. Pengetahuan kepemilikan senjata pemusnah massal Irak ini didapatkan oleh Presiden Amerika Serikat dari badan CIA (Central Intelligency  Agency), dan Pemerintahan Inggris.[1]
Pada tahun yang sama, Amerika Serikat melalui PBB memberikan tuduhan kepada Irak, bahwa Saddam Husein telah mengembangkan persenjataan nuklir dan persenjataan pemusnah massal lainnya. Sehingga, PBB menugaskan badan penyidik UNMOVIC (United Nation Monitoring Verification and Inspection Commission) ke Irak untuk membuktikan kegiatan pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.
Atas dasar penyidikan yang dilakukan UNMOVIC inilah, PBB mengeluarkan DK PBB No. 1441 yang berisikan penuntutan Irak untuk mengizinkan dan memberikan akses sepenuhnya kepada UNMOVIC dan IAEA (International Atomic Energy Association) pada tanggal 8 November 2002.[2] Resolusi DK PBB inilah yang menjadi pijakan bagi Amerika Serikat untuk melakuka invasi terhadap Irak yang dimulai sejak 21 Maret 2003.
Dalih atas invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah Amerika berupaya untuk mencegah dan menghentikan program kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, menggulingkan Saddam Husein karena dianggap sebagai ancama bagi perdamaian dunia dan yang telah berkolaborasi dengan kaum teroris Internasional yang dipimpin oleh Osama Bin Laden, serta membawa arus dan paham demokrasi di Irak yang selama ini menerapkan sistem totaliter.
Kampanye Amerika Serikat yang berdalih bahwa invasi yang dilakukan olehnya adalah bertujuan untuk merubah sistem pemerintahan Irak di bawah Saddam Husein yang bersifat dikatator menjadi demokratis merupakan perhatian dan fokus penulis dalam penulisan makalah ini. Terutama dikaitkan dengan, anomali yang terjadi bahwa paska tumbangnya Saddam Husein dan terjadinya masa transisi di Irak justru meningkatkan eskalasi konflik etnis di Irak.
Masyarakat Irak mengalami masa transisi menuju sistem demokrasi ketika Presiden Saddam Husein tumbang dan jatuhnya legitimasi Partai Baath di Irak pada bulan Mei 2003.
Awalnya, Amerika Serikat menghimpun kekuatan untuk melakukan invasi ke Irak karena Amerika Serikat berdalih bahwa Irak telah gagal menghentikan program nuklirnya dan gagal menghentikan program pengembangan senjata kimia yang melanggar Resolusi PBB 687. Selain alasan itu, dalih Amerika Serikat dalam tindakan invasinya ke Irak adalah untuk mengganti sistem diktator opresif yang diterapkan oleh Saddam Husein menjadi demokrasi.
Namun, realitanya pada masa transisi pemerintan Irak yang menuju demokrasi menimbulkan pemberontak-pemberontak Irak dan kekerasan-kekerasan antar kelompok di Irak. Kondisi pada masa transisi demokrasi ini lah yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini terutama terkait dengan konflik etnis yang terjadi di Irak.


2.      Pertanyaan Penelitian
Paska tumbangnya Saddam Husein sebagai Presiden Irak, dan sistem pemerintahan berubah dari totaliter menjadi demokrasi, semakin banyak konflik etnis yang terjadi di Irak. Sebelumnya, ketika Saddam Husein menjabat sebagai Presiden konflik yang terjadi adalah bersifat vertikal, di mana kelompok-kelompok etnis masyarakat melawan pemerintahan Irak. Misalnya saja konflik antara kelompok Syiah melawan pemerintah Sunni dan suku Kurdi melawan pemerintahan Irak di Utara.
Namun, paska tumbangnya Saddam Husein, dan Irak mengalami masa transisi dari totaliter menuju demokrasi konflik-konflik etnis di Irak semakin sering terjadi dan lebih bersifat horizontal. Seperti konflik antara kelompok Syunni melawan Syiah, kelompok Syiah Radikal yang dipimpin oleh Muqtada Al Sadr melawan kelompok Syiah yang dikendalikan oleh Amerika Serikat, dan konflik antara orang-orang Turki, Turkmenistan dan Arab di Kirkuk (salah satu kota di Irak bagian timur).
Hal ini tentu menjadi anomali dalam fenomena hubungan internasional, di mana paham demokrasi seharusnya bisa menciptakan kondisi damai dalam kehidupan masyarakat namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi di Irak. Intensitas konflik etnis di Irak bahkan meningkat sejak 2003. Oleh karena itu, penulis mencoba membongkar dan menganalisa pertanyaan “Mengapa intensitas konflik etnis meningkat pada masa transisi demokrasi paska tumbangnya Saddam Husein di Irak?”


BAB II
KERANGKA TEORI
1.      Definisi Konseptual
  1. Konflik Etnis
Beberapa definisi konseptual dari konflik etnis adalah sebagai berikut:
Instrumentalist (rationalist) explain ethnic conflict on emphasizing the fact that participants in conflict hope to derive some material benefit from the conflict, such as jobs, wealth or power.
Bates, foremost point is that ethnic conflict is conflict among rational agents over scarce resources. (Bates, 1973, 1982)
Ethnic conflict by analysis from Horowitz is the role of self esteem that individuals derive from seeing members of their ethnic group succed in business and, especially in politics. This allows group leaders to mobilize coethnic support whether in the form of votes for ethnic parties or participation in violent confrontations. (Francesco Caselli, 2001: 8)
Michael E. Brown used the term of ethnic conflict to describe a wide range of internal conflicts. Then, he defined ethnic conflict as conflict between ethnic groups within a multi-ethnic state, which have been going on some time, which may appeat to be unsolved to the parties caught up in them. According to him, an ethnic conflict is a dispute about important political, economic, cultural, or territorial issues between two or more ethnic communities… Ethnic group want to defend and promote their collective identity and interest. (Michael E. Brown, :4-5)
Dari beberapa definisi tersebut penulis akan menggunakan definisi konflik etnis yang dikemukakan oleh Michael E. Brown, di mana ia menggambarkan konflik etnis sebagai internal konflik yang bersifat luas. Konflik ini terjadi antara kelompok etnis di dalam suatu negara yang rakyatnya terdiri dari berbagai etnis. Konflik etnis ini merupakan persengketaan atas politik, ekonomi, budaya ataupun isu wilayah antara dua atau lebih komunitas etnis yang saling bersengketa. Masing-masing kelompok etnis ini berupaya untuk mempertahankan dan mengenalkan identitas dan kepentingan kolektifnya.


  1. Masa Transisi Demokrasi
Masa transisi demokrasi merupakan masa peralihan dari sistem pemerintahan yang non demokrasi (tirani, otoriter, despotism, komunis, sosialis) menuju sistem pemerintahan yang demokrasi.
Masa transisi demokrasi ini merupakan suatu proses politik yang melibatkan berbagai kelompok yang berupaya merubah sistem pemerintahan yang ada untuk mengusung demokrasi.

2.      Operasionalisasi Konsep dan Teori
  1. New Wars
New Wars digambarkan sebagai perang internasional atau perang sipil dengan intensitas konflik yang rendah dengan turut pula melibatkan jaringan transnasional karena pengaruh globalisasi. Mary Kaldor pun menjelaskan bagaimana globalisasi memberikan pengaruh dan perubahan terhadap konsep perang. Dalam new war, perang lebih menekankan pada klaim identitas dibandingkan dengan perebutan wilayah, taktik perang gerilya atau serangan dengan menggunakan terror merupakan cara-cara yang digunakan dalam new wars. Sumber pendanaan dalam new wars ini pun turut berubah dan terpengaruhi karena adanya kejahatan internasional.[3]
Mary Kaldor pun mengemukakan bahwa, new wars ini tidak menekankan pada penggunaan teknologi dalam peperangannya melainkan menekankan pada hubungan sosial yang terjadi di antara masyarakat sipil ketika peperangan terjadi. New wars ini merupakan sebuah jenis peperangan baru yang terkait dengan pengaruh globalisasi dan disintegrasi suatu negara. Pertempuran yang terjadi dalam new wars ini jarang terjadi, namun ketika pertempuran ini dilaksanakan, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kerap kali ditujukan kepada masyarakat sipil. Komunitas yang melakukan penyerangan atau pertempuran ini berupaya membentuk kembali rasa komunitas politik dengan melalui ketakutan dan kebencian. New wars ini dilakukan untuk mengkonstruksi kembali legitimasi politik dari suatu kelompok. (Mary Kaldor, 2005)

New wars merupakan suatu perpaduan aktor-aktor negara dan non-negara yang biasanya dilakukan bukan untuk alasan negara ataupun untuk alasan ideologi, tetapi untuk alasan identitas. Adapun latar belakang dari hadirnya new wars ini adalah adanya krisis terhadap institusi internasional yang mengakar dan terjadinya arus globalisasi.
Tujuan yang hendak dicapai dari new wars ini adalah untuk mendapatkan identitas politik dan identitas dirinya agar mendapat pengakuan dan perlindungan. Adapun metode yang diterapkan dalam new wars adalah bersifat lokan namun terintegrasi dengan dunia internasional, non-hierarki dan merupakan sebuah generasi baru dalam perang. Pendanaan dari kegiatan new wars ini akan berkaitan dengan tindakan kriminal dan kejahatan lainnya seperti perampokan, penjarahan, perdagangan ilegal, black market, pencucian uang dan penyelundupan senjata.


BAB III
PEMBAHASAN

1.      Pemahaman Konflik
Konflik etnis di Irak memiliki keunikan tersendiri, di mana konflik yang terjadi di Irak merupakan kompleksitas antara faktor-faktor internal Irak dan juga intervensi dunia internasional. Secara internal. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik-konflik di Irak adalah aktor-aktor yang mewakili masing-masing identitas kelompoknya, baik dari suku, politik, daerah maupun aliran agama. Sementara itu, pengaruh yang berasal dari dunia internasional datang dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Konflik etnis yang terjadi di Irak berakar pula dari kuatnya fragmentasi masyarakat baik secara kesukuan, ideology maupun aliran agama. Irak terpecah-pecah atas suku kurdi, arab, dan turkmen, adapula kelompok Islam syiah dan Islam sunni, ada juga kelompok-kelompok yang berlatar belakang ideologi sosialis, islam, pan arabisme dan pan islamisme. Kelompok-kelompok tersebut saling berkonflik dengan tujuan mendapatkan pengakuan identitas kelompoknya, identitas politik maupun dalam motif ekonomi seperti mendapatkan pekerjaan dan sumber daya alam.
Menurut Collier dan Hoeffler, situasi yang paling mudah memicu konflik adalah saat dua kelompok suku utama bersaing untuk memperoleh kekuasaan. (Collier&Hoffler dalam Dewi Fortuna Anwar, 2005: 125) seperti halnya konflik etnis yang terjadi di Irak adalah suku-suku dan kelompok-kelompok masyarakat saling berkonflik satu sama lain untuk memperjuangkan identitas politiknya yang kemudian akan berujung pada kekuasaan.
Konflik etnis yang semakin intens terjadi di Irak hingga sekarang dipengaruhi oleh dua faktor penting. Faktor pertama adalah ketidakbiasaan kelompok Islam sunni terutama pendukung setia Saddam Husein untuk menerima kenyataan bahwa sekarang mereka tidak lagi memiliki kekuasaan seperti halnya masa lalu. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya rekonsiliasi nasional di mana tidak ada pengampunan bagi Saddam Husein dan juga para pengikut setianya. Hukuman mati bagi Saddam Husein telah berimplikasi pada semakin kerasnya aksi-aksi kelompok Sunni terhadap kelompok Syiah yang sekarang ini sedang berkuasa. Faktor kedua adalah adanya campur tangan pihak asing (Amerika Serikat) dalam kehidupan politik dan keamanan di Irak.
Paska agresi militer Amerika Serikat yang dimulai sejak bulan Maret 2011, Presiden Saddam Husein dan Partai Ba’atnya tumbang pada bulan Mei 2011. Sejatuhnya Saddam Husein dan partainya muncul berbagai reaksi dari masyarakat Irak. Sebagian masyarakat Irak merasa senang karena sekarang mereka terbebas dari pengawasan kediktatoran Saddam Husein. Namun, karena sangat bebasnya kehidupan di Irak paska tumbangnya Saddam Husein karena tidak ada lagi aturan yang harus ditaati kehidupan mereka menjadi tidak terkontrol.
Kehidupan masyarakat Irak menjadi tidak terkendali. Di berbagai wilayah Irak banyak terjadi kekacauan, perampokan, penjarahan dan pemerkosaan. Ketika Saddam Husein tidak lagi berkuasa di Irak, kini banyak bermunculan kelompok-kelompok yang saling berkonflik baik saling berkonflik antar etnis masyarakat Irak maupun kelompok yang berjuang untuk mengusir pasukan Amerika Serikat di bumi Irak. Karena kehadiran pasukan Amerika Serikat di Irak paska Saddam Husein tumbang pun tidak dapat memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat Irak, bahkan pasukan-pasukan Amerika Serikat melakukan tindakan tercela dan melakukan pelecehan seksual kepada para tawanannya dan masyarakat Irak.
Paska tumbangnya Saddam Husesin terjadi banyak bom bunuh diri, tidak ada kepastian hukum dan jaminan keamanan, angka pengangguran meningkat, terjadi penyelundupan dan kriminalitas merajalela. Masyarakat Irak belum dapat mengandalkan penghasilan minyaknya karena banyak sumur-sumur yang mengalami kerusakan akibat pemborbardiran. Sehingga kondisi masyarakt Irak kini mengalami kesusahan.
Di Irak kini tindak criminal semakin meningkat, banyak terjadi aksi-aksi perlawanan terhadap pasukan Amerika Serikat, dan banyak pula aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa kelompok sperti kelompok Syiah pimpinan Muqtada al-Sadr, perlawanan di kota-kota di segitiga Sunni, seperti Mosul, Tikrit, Baghdad, Samara, Kirkuk, Basaji, Ramadi dan Baquba. Paska pembentukan pemerintahan baru setelah pemilu pun terjadi ledakan bom yang meluluhlantahkan dinding Masjid Asykariyah yang popular dengan nama Masjid emas di Samarra, masjid ini merupakan salah satu tempat suci kaum Syiah di Irak. Di masjid ini pula 12 imam yang sangat dihormati kaum Syiah dimakamkan. Serangan-serangan ini mengakibatkan terjadinya perang saudara dengan isu sectarian Sunni-Syiah. Paska pengeboman tersebut, 120 orang Sunni tewas sebagai reaksi balasan. Berdasarkan laporan Asosiasi Ulama Sunni, sekurang-kurangnya ada 168 masjid Sunni telah diserang, 10 imam dibunuh dan 15 orang lainnya diculik. Selain itu terjadi pula tindakan membakar Al-Qur’an dan perobekan hiasan ayat-ayat suci Al-Qur’and di masjid-masjid Sunni.
Menurut pengamat politik Irak, Sami Sorous, kondisi di Irak saat ini sudah kehilangan mutual trust antara mayoritas Syiah di satu pihak dan otoritas Amerika, dewan pemerintahan Irak sementara, serta kekuatan politik Iran lainnya, seperti Sunni dan Kurdi di pihak lain. Memang bisa dipahami jika melihat hasil pemilu Desember lalu yang relatif memposisikan kelompok Syiah lebih beruntung secara politik. Sementara itu, partai Sunni (Front Perdamaian Nasional) hanya meraih 44 kursi dan Front Dialog Nasional pimpinan politikus Sunni Saleh al-Motlak mendapat 11 kursi. Golongan Sunni yang secara tradisional mendominasi politik di era Saddam merasa terancam dengan konstelasi baru ini. Belum lagi, dengan sistem federal, penguasaan kaum Sunni di daerah Irak tengah tidak menghasilkan minyak yang begitu berarti bila dibandingkan dengan di bagian selatan dan utara Irak yang dikuasai kaum Syiah dan Kurdi.
Sekarang kelompok Syiah hampir mendominasi segala aspek bernegara baik eksekutif, legislative, maupun militer. Pada konflik horizontal di Irak, pemimpin Syiah yang paling dihormati Irak, Ayatullah Ali al-Sistani, memberikan instruksi kepada pengikutnya untuk tidak melakukan serangan terhadp masjid-masjid Sunni, sehingga konflik yang terjadi antara Sunni-Syiah dapat sedikit diredam.
Pasukan Amerika Serikat pun meninggalkan Irak pada tanggal 15 Desember 2011. Dilakukan penutupan misi militer pasukan Amerika Serikat di Irak oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Leon Panetta. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak ditandai dengan upacara penurunan bendera Amerika Serikat. (Tempo, 16 Desember 2011)
  
BAB IV
PENUTUP

1.      Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa konflik etnis yang terjadi di Irak pada masa transisi demokrasi pada tahun 2003-2011 terjadi karena paska tumbangnya Saddam Husein tidak ada lagi kontrol dan peraturan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan sosial mereka, masyarakat Irak mendapatkan kebebasan yang berlebihan dan tidak terkontrol, dengan banyaknya suku-suku yang ada di Irak didorong dengan keinginan masing-masing kelompok untuk mendapatkan identitas politiknya supaya diakui dan mendapatkan kekuasaan, maka masing-masing kelompok tersebut saling berkonflik dan melakukan penyerangan satu sama lain.
Konflik etnis yang terjadi di Irak ini pada masa 2003-2011 tergolong ke dalam new wars, karena sifat dari konflik etnis ini bertujuan untuk mendapatkan identitas politik, dilakukan di wilayah local namun terintegrasi dengan dunia internasional, tidak adanya hierarki yang jelas dapam pemerintahan dan konflik yang terjadi dan merupakan gelombang perang baru, pendanaan yang didapatkan untuk melakukan perang ini pun diperoleh dari tindakan kejahatan dan kriminal seperti perampokan, penjarahan dan penyelundupan.

  
DAFTAR PUSTAKA

Buku:
Caselli, Francesco & Wilbur John Coleman. On the Theory of Ethnic Conflict. September 2011.
Ismayilov, Gursel G. Ethnic Conflicts and Their Causes. Univ. Jyochi, Tokyo.
Johnson. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era.
Kaldor, Mary. Beyond Militarism, Arms Races, and Arms Control.
_______. Old Wars, Cold Wars, New Wars, and the War on Terror. Februari 2005.
_______. New Wars and Human Security.

Jurnal:
Sugito. Konflik Etnis Dalam Masa Transisi Demokrasi Di Irak. Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 20 Oktober 2010.
Machmudi, Yon. Kurdi: Bangsa Besar Yang Termarjinalkan. Univ. Indonesia.

Website:
Movement, Satwika. “Amerika Secara Resmi Akhiri Perang Irak.” Koran Tempo, 16 Desember 2011. http://www.tempo.co/read/news/2011/12/16/115372102/Amerika-Secara-Resmi-Akhiri-Perang-Irak. Di akses pada 8 Mei 2012, pukul 21.00 WIB.




[1]“Irak Invasion Research Paper Feedback.” April 2010. http://www.essayforum.com/research-papers-11/Irak-invasion-research-paper-feedback-16503/. Di akses pada, 7 Mei 2012 pukul 23.00 WIB.
[2]Alhadar, Smith. “Tidak Dapatkah Isu Irak Diselesaikan Secara Damai?”. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=1223&coid=1&caid=45&gid=3 .

[3] Kaldor, Mary. 1999. New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Polity Press, Oxford.



Happy reading and enjoy it :)

No comments