DINAMIKA HUBUNGAN PAPUA NUGINI DENGAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Penulis: Siti Wulandari, Yanthi Kartini, dkk.

Mahasiswa FISIP-Hubungan Internasional

Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

(27 Juni 2012)

AUSTRALIA, SELANDIA BARU, PAPUA NUGINI, TIGA NEGARA BESAR DI PASIFIK SELATAN:

Gambar 1. Peta Asia Selatan

1. Hubungan Papua dengan Negara-Negara Pasifik Selatan (Australia dan Selandia Baru)

a. Papua Nugini

Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalahPort Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan.^[3] Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi, secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini.

Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat di dalam kerangka undang-undang dasar negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini (Pembukaan 5(4)) menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional untuk tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini, dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis "Tanah ulayat" diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini (sekitar 97% seluruh daratan), tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah.

Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerahpantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbangadalah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk, sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan kurang dariUS$ 1,25 per hari.

Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertanahan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadanganmineral, meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas, menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai.

Mantan Perdana Menteri Sir Mekere Morauta berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, memantapkan mata uang kina, meletakkan kembali kemantapan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1997 yang mengakhiri ketegangan kaum separatis Bougainville. Pemerintah Morauta mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khususnya mendapat dukungan dari IMFdan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan pembangunan. Tantangan yang cukup hebat dihadapi oleh Perdana Menteri Sir Michael Somare, termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota Parlemen.

Pada Maret 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang mulur.^[16] Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menemukan bahwa "paduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat, dan tingginya harga ekspor barang tambang dunia, telah mendukung mengambangnya pertumbuhan ekonomi dan memantapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati, pada lebih dari 6% pada tahun 2007, berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada 2008."

Papua New Guinea kaya akan kandungan alamnya seperti emas, bijih tembaga, minyak mentah dan gas alam, kayu, ikan, minyak sawit, teh, karet dan batang kayu. Apabila dirincikan, untuk produk kehutanan menyumbang 4% GDP, kelautan 1% GDP, pertanian sebesar 13% GDP dengan produk utama kopi, bijih cokelat, kelapa, minyak, kayu, teh dan vanilla, industry menyumbang 25% GDP: dengan sektor utama pada penghancuran kopra, proses pembuatan minyak, produksi tripleks, produksi kayu, pertambangan emas, perak dan tembaga; konstruksi, turis, produksi minyak mentah, produksi penyulingan minyak tanah, sedangkan mineral dan minyak yang paling banyak untuk GDP sebesar 82%.

Dalam perdagangan khususnya ekspor impor, PNG memiliki jumlah ekspor yang lebih besar daripada impornya. Komoditas yang diekspor berupa emas, bijih tembaga, minyak kayu, minyak kelapa sawit, dan kopi. Pasarnya berada di Australia, Jepang, Filipina, Jerman, Korea Selatan, Cina, USA, UK, Singapura, dan Malaysia. Sedangkan Impor berupa mesin dan perlengkapan transportasi, kendaraan, barang-barang manufaktur, makanan, bahan bakar minyak, dan kimia. Supply terbesar dari Australia, USA, Singapore, Jepang, Cina, New Zealand, Malaysia, Hong Kong, Indonesia dan UK.

Dalam hal pengelolaan mineral, kayu dan sector perikanan dikuasai oleh investor asing. Pendapatan pemerintah bergantung pada ekspor mineral dan minyak. Pemilik lahan asli dari sumber kedua komoditas ini juga mendapat pendapatan dari setiap operasi yang dilakukan. Saat ini komoditas itu dikuasai oleh Exxon mobil dan Interoil dari Amerika Serikat.

Sedangkan sekitar 75% populasi menggantungkan dirinya pada sector pertanian. Deforestasi mewarnai sector ini dikarenakan tidak adanya regulasi yang jelas dalam peraturan pembukaan lahan. Dalam sector perikanan, PNG memiliki industry tuna yang aktif, akan tetapi penangkapannya dilakukan oleh kapal bangsa lain dibawah lisensi PNG.

Australia, Singapura dan Jepang adalah eskporter utama pada Papua New Guinea. Mesin, minyak, pertambangan dan penerbangan adalah ekspor kuat Amerika kepada Papua New Guinea.

Saat ini Exxon Mobil menguasai mayoritas dari cadangan gas alam dan pembangunan fasilitasnya. Menyusul Interoil Amerika yang mengoperasikan kilang minyak di Port Moresby dan telah menandatangani perjanjian dengan Korporasi Energi Dunia untuk membangun proyek LNG (Liquefied Natural Gas) kedua pada PNG. Dan saat ini Cina tengah gencar dalam proyek pengembangan tambang nikel di PNG.

Dalam hal hubungan kerjasama multilateral dalam bidang ekonomi, PNG telah bergabung dalam APEC (Asean Pasific Economic Forum) sejak tahun 1993, kemudian masuk dalam WTO tahun 1996, juga sebagai observer di ASEAN dan anggota ARF, juga tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

Sumber bantuan mayor lainnya kepada PNG adalah Japan, Uni Eropa, China, Taiwan, PBB, ADB, IMF, dan WB. Beberapa volunteer dari sejumlah negara dan misi pekerja gereja menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pemberian bantuan pembangunan negara. Bantuan asing kepada PNG sekitar $46 per capita. Dana U.S $1.5 juta per tahun digunakan untuk proyek HIV/AIDS di PNG.

Perekonomian PNG ini jika dilihat secara seksama, terdiri dari sector formal, sector berbasis hukum dan sector informal. Sektor formal mengarah pada industry yang menyediakan basis pekerjaan yang sempit, terdiri dari pekerja kontrakkan dalam produksi mineral, sector manufaktur yang relative kecil, lapangan kerja yang kecil dalam sector keuangan, sector public dan industry jasa, konstruksi serta transportasi.

Jika dibandingkan dengan Negara Pasifik lainnya, PNG masih memiliki posisi ekonomi yang kuat, dengan jumlah simpanan yang banyak dan bertambah selama ledakan komoditas terjadi sebagai penyangga keuangan selama Krisis Ekonomi Global (Global Economic Crisis), dan sector keuangan relative terlindungi dari kegentingan kredit global.

Pertumbuhan ekonomi di PNG diperkirakan kuat pada tahun 2010, dengan kontribusi dari sector domestic dan eksternal. Berdasarkan perkiraan Departemen keuangan, tahun 2010 pertumbuhan ekonomi akan naik mencapai 7.5% diatas estimasi tahun 2009 sebesar 5.5%.

Inflasi turun pada tahun 2010 mendekati 5 %. Dengan itu, Departemen Keuangan dan Bank di PNG lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang akan meungkinkan inflasi kembali meningkat. Resiko terhadap perekonomian kemungkinan berasal dari LNG dan pertumbuhan sector mineral. Pendapatan Pemerintah PNG mudah terkena imbas karena sangat tergantung pada perubahan peningkatan dari harga global untuk emas, tembaga dan minyak.

Exxon Mobil, membawa proyek LNG pada kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi PNG dan diperkirakan dapat berkontribusi dalam meningkatkan 15-20% GDP. Australia dan PNG memiliki kesepakatan untuk membangun keefektifan, transparansi dari proyek pendapatan Negara didalam pemerintahan, dan pemerintah Australia telah memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta untuk mendukung partisipasi Australia dalam pengembangan proyek tersebut. Hubungan Australia dan Papua New Guinea sangat dekat, ditandai dengan bantuan Australia untuk mewujudkan Kesejahteraan Keuangan Berdaulat untuk mengatur pendapatan secara efektif.

b. Papua Nugini dan Australia

Pada tahun 1902, wilayah Papua Nugini berada di bawah administrasi Australia, diikuti dengan adanya aneksasi oleh Kerajaana Inggris. Papua Nugini diperintah oleh Australia hingga akhirnya PNG memerdekakan diri pada tahun 1975.

Namun, hubungan di antara kedua negara tersebut relatif dekat, dengan Australia terus memberikan bantuan pembangunan bagi PNG. Model institusi politik PNG menganut model siistem Westminister , sama halnya dengan sistem politik yang dianut oleh Australia. Hubungan antara PM Michael Somare (PNG) dan PM John Howard (Australia) seringkali mengalami ketegangan. Ketegangan ini dipicu saat Somare dilarang memasuki Australia.

Pada tahun 2001, dibangun pusat penahanan di Pulau Manus, PNG. Pusat penahanan ini sebagai salah satu “Austalia’s Pacific Solution”. Para pengungsi yang mencari suaka di Australia dikirim ke Pulau Manus atau Nauru dan Australia membayar biaya penahanannya, serta menyediakan bantuan ekonomi untuk PNG.

Dalam bidang ekonomi, Australia merupakan sumber import terbesar bagi Papua Nugini, dan Australia juga merupakan pasar ekspor terbesar bagi Papua Nugini.

Ø Hubungan Politik

1) Pada tahun 2006, ketegangan antara Papua Nugini dan Australia semakin memanas karena “Julian Moti Affair”. Moti merupakan rekan dekat Manasseh Sogavare, PM ke 10 di Pulau Solomon yang ditangkap di Port Moresby pada tanggal 29 September 2006 di bawah permintaan ekstradisi Australia karena masalah seks anak-anak yang berhubungan dengan peristiwa di Vanuatu pada tahun 1997.

2) Setelah melanggar persyaratan jaminan dan meminta perlindungan di Komisi Tinggi Kepulauan Solomon, Moti diterbangkan ke Kepulauan Solomon dengan penerbangan rahasia Pertahanan Angkatan PNG pada 10 Oktober, hal ini menyebabkan kemarahan di pihak Australia.

3) Sehingga Australia membatalkan Ministrial Meeting pada bulan Desember dan melarang PM senior PNG memasuki Australia.

4) Pada tahun 2007, PM Australia yang baru, Kevin Rudd, melakukan normalisasi hubungan dengan Papua Nugini. Rudd, menemui rekan dari PNG di Bali pada Desember 2007 dan Ia pun menunjungi PNG pada Maret 2008.

5) The umbrella agreement is the Joint Declaration of Principles of 1987, revised in 1992.

Ø Perjanjian penting antara Papua Nugini dan Australia:

1) the Papua New Guinea-Australia Trade and Commercial Relations Agreement (PATCRA II);

2) the Agreement for the Promotion and Protection of Investment (APPI) ;

3) the Double Taxation Agreement;

4) the Treaty on Development Cooperation;

5) the Torres Strait Treaty; (shared border region)

6) the Joint Agreement on Enhanced Cooperation agreed in July 2004; and

7) the Partnership for Development, which was signed by the Australian and Papua New Guinea Governments on 21 August 2008.

Ø Kerjasama Papua Nugini – Australia

1) Stephen Smith (mantan Menlu Austrlia) beserta mantan Menlu PNG, Sam Ambal, menandatangani perjanjian Perdagangan dan Imigrasi;

2) The Second Joint Understanding on the Owen Stanley Ranges, Brown River Catchment and Kokoda Track Region, untuk memastikan Wilayah Kokoda merukan kawasan yang tergolong dalam properti khusus;

3) Mereka juga menandatangani Memorandum of Understanding on Papua New Guinea’s participation in the Pacific Seasonal Worker Pilot Scheme, untuk memfasilitasi cross border movement oleh para pejabat dan petugas kesehatan di wilayah perbatasan di Selat Torres;

4) Papua Nugini – Australia Forum 2009:

a) The Australia-Papua New Guinea Ministerial Forum

b) Penandatanganan Memorandum of Understanding for Cooperation on Sustainable Forest Management dan rencana kerja untuk meningkatkan kerjasama di bawah Forest Carbon Partnership

c) Pemberian dana sebesar 1 juta US $ untuk mendanai Kokoda Development Program (pelayanan dasar untuk komunitas lokal) dan 250.000 US $ untuk Kokoda Track Authority (untuk meningkatkan infrastuktur trekking di Kokoda)

d) Pembasan isu dampak krisis ekonomi global, projek LNG, pertahanan, kebijakan dan kerjasama Selat Torres.

Ø Kerjasama pertahanan

a) Pendampingan, pelatihan dan pemberian saran teknis oleh militer Australia kepada militer Papua Nugini serta melakukan latihan bersama antara pasukan militer Australia dan Papua Nugini;

b) Dukungan pertahanan dilakukan dengan 22 ADF personnel;

c) Pertahanan sipil yang sejalan dengan PNG Defence Force.

c. Papua Nugini dan Selandia Baru

Papua Nugini adalah pasar terbesar bagi Selandia Baru. New Guinea and Papua New Guinea Business Council merupakan wadah kerjasama ekonomi dan promosi perdagangan di antara keduanya.

Kerjasama-kerjasama yang dijalin antara Papua Nugini dan Selandia Baru, antara lain:

1) The New Zealand Aid Programme (2008-2018);

2) Health Sector Improvement Programme (HSIP);

3) Hubungan Papua Nugini – New Zealand;

4) Bougainville Community Policing Project;

Bougainville merupakan daerah otonom di Papua Nugini yang mengalami konflik panjang sejak 1990-an. Selandia baru mendukung program rekonstruksi, penguatan sistem hukum, keadilan dan pemerintahan Bougenville. Selandia Baru juga memberikan pelatihan kepada Polisi Bougainville.

5) Pasific Island Forum;

Membicarakan isu teknik yang memiliki implikasi keamanan. Forum ini juga digunakan sebagai wahana perekat di antara negara-negara Pasifik Selatan.

6) Regional Peace Keeping;

Untuk menghadapi tantangan dinamika keamanan di kawasan Pasifik Selatan.

d. Ancaman dan Tantangan Bagi Papua Nugini di Pasifik Selatan

Papua Nugini kini berada diambang kehancuran ekonomi, kejatuhan pemerintahan, dan kekacauan sosial. Inilah ancaman terbaru Papua Nugini. Beberapa tantangan akan dihadapi oleh pemeritah, mencakup penyediaan keamanan fisik bagi investor asing, mengembalikan kepercayaan investor, memperbaiki integritas pada institusi Negara, mempromosikan efisiensi ekonomi dengan memprivatisasi institusi Negara yang sudah bangkrut, dan menyeimbangkan hubungan dengan Australia. Tantangan social-budaya lainnya yang dapat menurunkan ekonomi mencakup HIV/AIDS, dengan tingkatan infeksi tertinggi di Asia Timur dan Pasifik, dan hukum dan tatanan kronis dan isu kepemilikan tanah.

Negara ini, kini dibelenggu oleh korupsi, Kriminal dan infrastruktur yang tidak terintegrasi. Masyarakat Papua Nugini hanya mendapatkan keuntungan sedikit dari kekayaan mineral dan bantuan asing sejak merdeka tahun 1975 dari Inggris. Kekayaan mineral Papua Nugini telah menguntungkan segelintir elit politik saja. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk investasi dalam pembangunan jalan-jalan, pendidikan dan kesehatan. Tindak criminal dipicu oleh pengangguran angkatan kerja berusia muda yang menyebarkan aksinya hingga ke pelosok pedesaan.

Yang paling penting adalah bahwa Papua Nugini saat ini harus mampu mengikat berbagai komunitas yang berbeda-beda dalam suatu organisasi politis dan ideologis yang efektif. Titik utama krisis Papua Nugini adalah ‘suku versus negara”.

Ø Australia Ancam Beri Sanksi Papua Nugini

Sydney (AFP/ANTARA) - Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr, mengancam akan memberi sanksi jika Papua Nugini (PNG) menunda pemilihan tengah tahunnya, memicu kecaman dari utusan utama negara Pasifik tersebut.

Carr, mengutarakan di kantor diplomat pekan ini, pada hari Kamis bahwa Australia "tidak segan-segan untuk mempertimbangkan pemberian sanksi" jika PNG tidak melakukan pemilu pada pertengahan tahun 2012 seperti yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Kami tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dunia lain untuk mengecam dan mengisolasi Papua Nugini," ujar Carr pada Sky News.
Negara miskin namun kaya sumber daya tersebut mengalami keterpurukan politik, karena pemberontakan militer pada bulan Januari yang mengakibatkan ketidakpastian selama beberapa bulan yang dipicu oleh putusan Mahkamah Agung terkait kepemimpinan.
Pengadilan menyatakan bahwa pemimpin senior Sir Michael Somare telah dipecat secara semena-mena dari jabatannya ketika ia sakit di Singapura oleh Peter O'Neill, yang akhirnya menjabat sebagai perdana menteri.

Carr menyatakan O'Neill "harus berkomitmen tegas terhadap pemilihan ini," seraya menambahkan "tanpa hal itu, pemerintahan akan dijalankan dengan salah di Papua Nugini."
Pendapatnya tersebut dikecam oleh Charles Lepani, komisaris tinggi Papua Nugini untuk Australia, yang menyatakan bahwa pendapat tersebut "spekulatif" dan tidak berdasar.
"Kami dan pemerintah Papua Nugini terkejut karena negara sahabat baik kami mengeluarkan pernyataan yang tidak bersahabat dan tidak benar tersebut," ujar Lepani pada media Fairfax.

Lepani mengatakan bahwa Carr tidak berbicara sebelumnya dengannya sebelum mengutarakan pendapatnya tersebut dan telah mengirimkan surat padanya untuk menyatakan kekecewaannya.
Hamparan Papua Nugini kaya sumber daya persediaan gas bumi, namun negara dengan jumlah penduduk 6,6 juta orang tersebut masih berada dalam kemiskinan. Pemilihan dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Juni. (ik/ml)

Sumber: http://perkembanganmiliter.blogspot.com/2012/03/australia-ancam-beri-sanksi-papua.html.

Pertanyaan

1. Papua Nugini merupakan pasar terbesar bagi New Zealand, sebagai negara pengekspor ke New Zealand, lalu apa yang dimiliki oleh Papua Nugini dalam mengekspor barang-barangnya ke New Zealand?

2. Jelaskan hubungan Papua Nugini dengan New Zealand, apakah interdependensi atau dependensi?

3. Apakah hubungan kerjasama antara Papua Nugini dengan New Zealand akan berlangsung lama ?

Jawaban:

1. Papua Nugini merupakan pasar terbesar bai New Zealand, disini bisa dilihat bahwa Papua Nugini kaya akan sumber kekayaan alamnya seperti pertambangan yaitu, emas, biji tembaga, minyak mentah dan gas alam, sedangkan dari sumber pertaniannya yaitu kayu, minyak sawit, teh, karet dan juga ikan.Papua Nugini memiliki ekspor lebih besar dari impor.

2. Hubungan Papua Nugini-New Zealand adalah hubungan dependensi karena meskipun Papua mengekspor lebih banyak ke New Zealand tetap saja tidak membuat perekonomian Papua lebih maju dari New Zealand sehingga Papua dapat terlepas dari pengaruh dan bantuan New Zealand, hal ini disebabkan oleh faktor nilai dimana nilai barang yang dimiliki oleh Papua masih rendah. Oleh sebab itu hubungan iini tidaklah seimbang, Papua lebih bergantung kepada New Zealand.

3. Hubungan Papua Nugini –New Zealand akan berlangsung lama karena saat ini telah diantara kedua negara tersebut telah terbentuk kerjasama dalam jangka panjang seperti : New Zealand and Papua Nugini Bussiness Council dimana merupakan wadah kerjasama ekonomi dan promosi perdagangan diantara keduanya yang didirikan pada tahun 1995 dan berlangsung sampai saat ini. Kemudian ada pula The New Zealand Aid Programme dimana merupakan strategiuntuk mengembangkan ekonomi bagi orang-orang yang baru ingin memulai dan mengembangkan usahanya, pelayanan sosial dibidang kesehatan, sosial dan pendidikan. The New Zealand Aid Programme ini dirancang dengan periode 2008 sampai dengan tahun 2018. Selain itu pula kedua negara juga terlibat dengan kerjasama lainnya dibidang militer seperti Pasific Island Forum dan Regional Peace Keeping dimana yang terlibat tidak hanya kedua negara saja, namun ada juga negara-negara Pasific lainnya. Hal ini cukup membuktikan bahwa hubungan diantara keduanya akan berlangsung lama dengan melihat kerjasama-kerjasama yang telah mereka rencanakan.

DAFTAR PUSTAKA

"Constitution of Independent State of Papua New Guinea (consol. to amendment #22)". Pacific Islands Legal Information Institute.

"Papua New Guinea and Australia", The National, 7 March 2008

"PNG rally against Australia's treatment of PM Somare ". Radio New Zealand International.

"PNG report says PM Somare should be charged over Moti escape”. Radio New Zealand International.

"Solomons sacking ends chill", Brendan Nicholson and Mark Forbes, The Age, 14 December 2007

"World Bank data on urbanisation". World Development Indicators. World Bank. 27 Juni 2005.

Anzus. http://www.scribd.com/doc/89167286/anzus

Australia Ancam Beri Sanksi Papua. http://perkembanganmiliter.blogspot.com/2012/03/australia-ancam-beri-sanksi-papua.html

Gelineau, Kristen (2009-03-26). "Spiders and frogs identified among 50 new species". The Independent.

http://ausaid.gov.au/countries/pacific/png/Pages/default.aspx

http://malumnalu.blogspot.com/2011/02/new-zealand-and-papua-new-guinea-trade.html. Malumnalu Winner of the 2011 UNESCO/Divine Word University Award for Communication and Development. Sunday, February 06, 2011

http://www.aid.govt.nz/where-we-work/pacific/papua-new-guinea.

http://www.dfat.gov.au/geo/png/png_brief.html

Indeks Pembangunan Manusia, Table 3: Human and income poverty, halaman 35.

Lynne Armitage. "Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects" (PDF). Queensland University of Technology.

New Zealand and Papua New Guinea. http://www.nzembassy.com/papua-new-guinea/relationship-between-new-zealand-and-papua-new-guinea/new-zealand-and-papua-new-gui.

New Zealand Papua Nugini Business Council. http://www.nzpngbc.org.nz. NZ-PNG bilateral trade statistics for the calendar year ended December 2009. New Zealand High Commission Port Moresby.

Papua New Guinea. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Flag_of_Papua_New_Guinea.svg/125px-Flag_of_Papua_New_Guinea.svg.png

Papua Nugini. http://kumpulcoretcoret.wordpress.com/2011/05/25/papua-new-guinea/.

Swadling, Pamela (1996). Plumes from Paradise. Papua New Guinea National Museum. ISBN 9980-85-103-1.

Happy reading and enjoy it :)