RESOLUSI KONFLIK PERBATASAN ERITREA – ETHIOPIA (1998-2000)


Penulis: Siti Wulandari
Mahasiswa FISIP-Hubungan Internasional
Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
(18 Juni 2012)

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah
Pada masa Perang Dunia II, wilayah Eritrea diduduki oleh Inggris. Namun, paska Perang Dunia II berakhir, Inggris sebagai Negara yang sedang menduduki Eritrea diminta oleh PBB untuk menyerahkan Eritrea kepada Ethiopia. Ethiopia menerima keputusan PBB tersebut. Tetapi Eritrea tidak sepaham dengan keputusan tersebut, karena Eritrea menganggap keputusan tersebut merugikan dan Ethiopia dianggap sebagai penjajah baru. Sehingga rakyat Eritrea mulai melakukan perlawanan dan pemberontakan sejak tahun 1962 hingga akhirnya merdeka melalui referendum pada tahun 1993.
Sejak itu, baik Eritrea maupun Ethiopia menjadi masing-masing Negara yang merdeka dan berdaulat di kawasan Afrika dengan nama State of Eritrea (Eritrea) dan Federal Democratic Republic of Ethiopia (Ethiopia). Namun, paska kemerdekaan Eritrea tersebut hubungan kedua Negara memburuk baik dari segi ekonomi, diplomatik, kependudukan, maupun dari segi kewilayahan. Bahkan, paska kemerdekaan Eritrea kedua Negara telah membentuk komisi bersama untuk menentukan status resmi dari wilayah-wilayah di perbatasan kedua Negara yang menjadi persengketaan utama. Namun, komisi ini gagal untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang disengketakan oleh kedua Negara.
Puncak ketegangan antara kedua Negara terjadi ketika Eritrea dan Ethiopia terlibat dalam perang terbuka yang berlangsung sejak tahun 1998. Perang terbuka tersebut terjadi akibat perebutan wilayah perbatasan di antara keduanya. Dalam perang terbuka tersebut, masing-masing pihak mengerahkan ratusan ribu tentara dan persenjataan-persenjataannya yang paling canggih. Akibat perang ini kedua Negara kehilangan ratusan ribu nyawa warga negaranya. Hingga akhirnya, perang terbuka antara Eritrea dan Ethiopia tersebut dapat diakhiri pada tahun 2000.
Di sini, penulis berupaya memaparkan mekanisme resolusi konflik yang diupayakan untuk mengatasi konflik perbatasan yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia dalam makalah yang berjudul “Resolusi Konflik Perbatasan Eritrea  - Ethiopia (1998-2000).
  
2.      Perumusan Masalah
Konflik yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia sesungguhnya telah berlangsung sejak Eritrea meraih kemerdekaannya pada tahun 1991. Di antara kedua Negara muncul benih-benih konflik dan ketegangan-ketegangan. Puncak ketegangan antara kedua Negara terjadi ketika memperebutkan wilayah perbatasan yang menyebabkan terjadinya perang terbuka yang meletus pada tahun 1998.
Dalam peperangan tersebut, baik Eritrea maupun Ethiopia mengerahakan kekuatan militernya secara maksimal dan menggunakan peralatan militernya yang tercanggih yang dimiliki. Perang tersebut menyebabkan kerugian yang besar secara ekonomi dan melayangnya ratusan ribu jiwa penduduk. Hingga akhirnya perang tersebut dapat diakhiri pada tahun 2000. Melihat fenomena konflik tersebut, dalam makalah ini penulis berupaya memaparkan dan menjelaskan Bagaimana resolusi konflik yang diupayakan untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara Eritrea dan Ethiopia yang terjadi pada tahun 1998-2000 ?

3.      Definisi Konseptual dan Kerangka Teori
a.      Resolusi Konflik
“Conflict resolution is a situation where the conflicting parties enter into an agreement that solves their central incompatibilities, accept each other’s continued existence as parties and cease all violent actions against each other.”[1]
Poin-poin penting yang hendak dicapai dalam proses resolusi konflik adalah tercapainya kompromi dan kesepakatan terhadap ketidakcocokkan yang ada di antara aktor yang berkonflik. Dalam resolusi konflik ini diupayakan pihak-pihak yang berkonflik menyepakati perjanjian bersama, menghormati keberadaan masing-masing dan menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan. Resolusi konflik ini, merupakan salah satu dari tujuh mekanisme mengatasi ketidakcocokan antar aktor yang menyebabkan konflik di antara aktor-aktor tersebut. Mekanisme resolusi konflik dilakukan dengan melakukan arbitrasi atau prosedur legal lain yang diterima oleh aktor-aktor yang berkonflik. Mekanisme resolusi konflik ini bertujuan untuk menemukan cara penyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral yang tidak terlibat dalam konflik.

b.      Konflik Perbatasan
Conflict as a social situation in which in minimum two actors (parties) strive to acquire at the same moment in time an available set of scarce source.[2]
 “A territorial dispute is a disagreement over the possession/control of land between two or more state or over the possession or control of land by a new state and occupying power after it has conquered the land from a former state no longer currently recognized by the new state.”[3] Konflik perbatasan dapat diartikan juga sebagai “Boundary dispute is overall states arguing over their boundaries or how they function.”[4]
Jadi, konflik perbatasan atau konflik atas klaim suatu wilayah merupakan ketidaksepakatan atas kepemilikan dan kontrol atas suatu wilayah yang disengketakan oleh dua Negara atau lebih.

c.       Interstate War
Interstate war merupakan peperangan yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang antar Negara adalah:
1)      Geopolitik, merupakan masalah perbatasan dan klaim wilayah yang menyebabkan terjadinya perang antar Negara;
2)      Realpolitik, merupakan upaya perebutan power, dan persenjataan yang memicu terjadinya perang antar Negara;
3)      Ideal Politik, adalah permasalahan ideology, legitimasi dan pemerintahan suatu Negara yang menjadi faktor terjadinya perang antar Negara;
4)      Kapital Politik, merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, keuntungan ekonomi yang menjadi permasalahan perang antar Negara.[5]


BAB II
OBYEK YANG DITELITI

1.      Perang Kemerdekaan Eritrea Menghadapi Ethiopia
Eritrea dan Ethiopia merupakan wilayah yang berada di kawasan Afrika. Pada tahun 800 SM Dinasti D’Mit menyatukan wilayah Eritrea dengan Ethiopia. Ketika Perang Dunia II berlangsung, Inggris menguasai wilayah Ethiopia dan Eritrea. Ethiopia melakukan perlawanan dan berhasil lepas dari koloni Inggris, namun Inggris masih menguasai wilayah Eritrea.
Namun, paska Perang Dunia II, PBB mengembalikan kedaulatan setelah perang dan menyatukan Eritrea sebagai wilayah federal Ethiopia. Ketidakpuasan terjadi sejak Kaisar Haile Selassie secara sepihak menganeksasi Eritrea pada tahun 1962. Paska diserahkannya Eritrea kepada Ethiopia, pemerintah pusat Ethiopia menerapkan kebijakan-kebijakan yang ketat atas wilayah Eritrea. Partai politik Eritrea tidak boleh didirikan, kebebasan pers dikekang, dan bahasa Eritrea tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah setempat. Pemerintah Ethiopia pun melakukan tindakan penindasan dan perbudakan terhadap rakyat Eritrea.
Karena tindakan Pemerintah Ethiopia tersebut muncullah perlawanan dan perang gerilya yang menuntut agar Eritrea merdeka. Eritrea melakukan perang kemerdekaan sejak September 1961 hingga Mei 1991. Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) didukung oleh Negara-negara Arab dan gerilyawan Palestina, sedangkan Ethiopia dibantu secara financial dan peralatan militer dari Uni Soviet dan Kuba. Setelah runtuhnya Uni Soviet oleh pemberontak pro demokrasi akhirnya PBB melakukan intervensi dan mengadakan referendum pada tahun 1991. Hasil dari referendum tersebut adalah adanya kedaulatan dan pengakuan penuh atas Eritrea pada tanggal 24 Mei 1993 dengan Ibukota Asmara. 

2.      Konflik Perbatasan Ethiopia – Eritrea
   
                                   Gambar 1. Peta Wilayah Eritrea dan Ethiopia

Ketika Eritrea mendapatkan kemerdekaannya, perbatasan antar kedua Negara yaitu antara Eritrea dan Ethiopia tidak ditetapkan secara jelas dan beberapa bagian wilayah diperebutkan oleh kedua Negara tersebut. Pembentukan sebuah komisi pada tahun 1991 untuk menentukan batas-batas wilayah kedua Negara pun gagal menjalankan fungsinya.
Pemerintah Eritrea menyiarkan pernyataan di Radio Eritrea bahwa Ethiopia akan melaksanakan perang total untuk menyelesaikan permasalahan perbatasan yang disengketakan Eritrea dan Ethiopia. Sebelumnya upaya dialog sebagai proses pendamaian kedua Negara tersebut telah dilakukan yang difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Rwanda, Ketua IGAD (Inter-Governmental Authority on Development), Organisasi Negara Sahel-Sahara dan Sekretaris Jendral Organisasi Uni Afrika.
Upaya dialog tersebut gagal dilakukan dan bahkan Pemerintah Ethiopia menginstruksikan pasukan militernya untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menggagalkan invasi Eritrea. Ketegangan di antara kedua Negara semakin meningkat seiring dengan insiden yang terjadi di dataran Badme.
Ketegangan-ketegangan antara Eritrea dan Ethiopia terjadi di sekitar dataran Badme. Orang-orang Eritrea yang berada di sekitar dataran Badme dipindahkan ke wilayah Tigrayan. Eskalasi ketegangan antara kedua Negara semakin meningkat ditunjukkan dengan surat resmi yang ditulis oleh Administrator wilayah Tahtai Adyabo, Ato Abraha Berhane yang ditulis pada 10 Maret 1998.[6]
Konflik antara Eritrea dan Ethiopia kembali terjadi ketika Addis Ababa mengklaim bahwa tentara Eritrea telah menduduki Badme, wilayah perbatasan kedua Negara yang dianggap sebagai teritorialnya pada tanggal 12 Mei 1998. Pada 6 Mei 1998 tentara Ethiopia ditembak oleh tentara Eritrea di sekitar dataran Badme. Hal ini menyebabkan deklarasi perang yang dinyatakan oleh Parlemen Ethiopia pada 13 Mei 1998.[7]
Satu bulan kemudian pecah perang diantara kedua Negara tersebut. Dan pada tanggal 3 Juni kedua Negara saling menembakkan artileri. Sepasang fghter-bomber MiG-23BN Ethiopian Air Force (ETAF) menyerang Airport Internasional Asmara pada tanggal 5 Juni. Siang harinya Eritrea Air Force (ERAF) membalas serangan Ethiopia tersebut dengan mengirim sepasang Aeromacchi MB339 untuk menyerang kota Mekelle, Ethiopia.
Organisasi Uni Afrika dan Amerika Serikat mengupayakan perundingan damai untuk menyelesaikan konflik di antara kedua Negara tersebut, namun perundingan tersebut gagal. Bahkan paska gagalnya perundingan tersebut, Ethiopia melakukan serangan besar-besaran ke kota Badme yang sedang dikuasai oleh Eritrea di bawah kode sandi “Operasi Matahari Terbenam” yang dilaksanakan sejak 22 Februari 1999. Dengan operasi tersebut, Ethiopia berhasil merebut dan menduduki kota Badme dan menggeser garis depan sejauh 6 KM lebih dalam ke wilayah Eritrea.
Baik Eritrea dan Ethiopia menggunakan kekuatan pesawat dan heli tempur untuk membombardir posisi lawan. Pada tanggal 25 Februari terjadi pertempuran antara Fulcrum dan Flanker. Dalam pertempuran ini terjadi peperangan yang tidak imbang antara Eritrea dan Ethiopia, di mana Ethiopia memili persenjataan yang lebih banyak dan lebih bagus dibanding milik Eritrea. Dalam peperangan ini, Eritrea mengalami banyak kekalahan. Beberapa pesawat tempur Eritrea hancur, dan banyak wilayah Eritrea yang dibom oleh Ethiopia. Dalam pertempuran yang berlangsung sejak Mei 1998 hingga Juni 2000 menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dan jutaan dolar dipergunakan untuk pengembangan kegiatan militer dan pembelian senjata perang.
Pertempuran kembali terjadi pada tanggal 11 Mei 2000, ketika pasukan Ethiopia berhasil merebut sebuah kota perbatasan penting yang dianggap sebagai wilayah Eritrea. Pada bulan Mei tersebut Washington mengusulkan diberlakukannya embargo senjata penuh pada kedua Negara dengan harapan mereka akan kekurangan senjata. Selain itu, Amerika juga melarang pejabat pemerintah Ethiopia berpergian ke Amerika sebagai salah satu sanksi. Sedangkan Rusia mendesak dilakukannya diplomasi lanjutan.
Alasan utama dari konflik yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia adalah karena Ethiopia tidak lagi memiliki perbatasan di sepanjang Laut Merah dan karena itu bergantung terhadap jasa kapal dan perdagangan barang sepanjang Laut Merah, terutama bergantung dengan Eritrea. Karena itulah kedua Negara memperebutkan daerah perbatasan, khususnya dataran Badme, yang strategis dan bermuara ke Laut Merah sebagai akses transportasi dan perdagangan bagi kedua Negara.
  
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

11.      Resolusi Konflik
Pada pertengahan tahun 1999, baik Eritrea dan Ethiopian telah menerima rencana perdamaian yang ditengahi oleh Organisas Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU). Namun, baik Eritrea maupun Ethiopia tidak setuju dengan implementasi-implementasi tindakan yang dicanangkan, dan menyalahkan satu sama lain atas isu-isu yang ada, kedua Negara tersebut juga tidak berkomitmen secara serius untuk melaksanakan perdamaian, sehingga upaya perdamaian yang dibuat tersebut sulit dicapai.
Sejak itu situasi antara kedua Negara semakin menegang. Baik Ethiopia maupun Eritrea dituduh melakukan pelanggaran berat. Amnesti internasional menunjukkan bahwa sejumlah besar warga Eritrea ditahan oleh Ethiopia hanya karena masalah pasir, dan Eritrea pun menggunakan anak-anak sebagai tentara di garis depan pertahanan.
Pada akhir Mei 2000, Ethiopia telah mendaklarasikan berakhirnya perang dengan Eritrea. Ethiophia mengklaim kemenangan, sementra Eritrea mengklaim penarikan taktis.[8] Kemudian kedua belah pihak akan bertemu lagi untuk melihat apakah pertemuan akan bisa ditengahi kembali. Solusi konflik yang dihasilkan atas konflik yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia adalah adanya kesepakatan yang dirumuskan pada 18 Juni 2000 atas dorongan dan tekanan dari dunia internasional. Kesepakatan yang muncul hanyalah dihentikannya gencatan senjata namun belum adanya sebuah positive peace di antara kedua Negara tersebut. Oleh karenanya, PBB menempatakan 4.200 pasukan tentaranya untuk berjaga di perbatasan yang disengketakan untuk mempertahankan perdamaian yang labil tersebut.[9]
Gagalnya jalur perundingan yang diupayakan oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU) kemudian ditindaklanjuti oleh PBB. PBB dan Amerika Serikat ikut serta dalam mengupayakan perundingan di antara Eritrea dan Ethiopia. Dalam perundingan tersebut membuahkan hasil Algiers Agreement, yaitu sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 12 Desember 2000.[10]
Pernyataan resmi berakhirnya Konflik Eritrea dan Ethiopia pun dideklarasikan oleh Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan. Ia menyatakan bahwa sebuah perjanjian damai akan ditandatangani oleh Eritrea dan Ethiopia di Algeria. Perjanjian ini akan memutuskan sengketa perbatasan, pertukaran tawanan dan melepaskan warga sipil yang ditahan. Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zenawi, juga menyatakan bahwa Ethiopia akan menerima draft rencana perdamaian yang disusun oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU).[11]
Berdasarkan Algiers Agreement yang ditandatangani Eritrea dan Ethiopia, kawasan sepanjang 25 KM di Eritrea menjadi daerah yang dikontrol oleh United Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE), sementara menunggu hasil siding sengketa perbatasan di Den Haag dan Komisi Perbatasan. Akhirnya, diputuskan bahwa wilayah Badme yang menjadi sumber konflik diserahkan kepada Eritrea. Keputusan tersebut menyebabkan Ethiopia kehilangan garis pantainya di Laut Merah sehingga Ethiopia tidak lagi memiliki akses secara langsung menuju Laut Merah.
Dengan menelaah latar belakang dan sumber pemicu konflik antara Eritrea dan Ethiopia maka kita dapat menyimpulkan bahwa konflik di antara kedua Negara tersebut merupakan interstate war yang dipicu oleh faktor geopolitik dan kapital politik. Dari segi geopolitik, kedua Negara memperebutkan daerah perbatasan yang bernilai strategis bagi kedua Negara, terutama wilayah di dataran Badme. Dari segi kapital politk, perebutan daerah perbatasan tersebut karena daerah perbatasan yang disengketakan bernilai strategis dan menjadi akses langsung menuju Laut Merah sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Akses menuju Laut Merah inilah yang mereka butuhkan karena menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian kedua Negara.
Jika kita melihat dan memahami proses berjalannya konflik yang sejatinya telah terjadi paska kemerdekaan Eritrea hingga pecah perang terbuka pada tahun 1998, Konflik antara Eritrea dan Ethiopia ini bersifat spiral. Di mana konflik antara kedua Negara tersebut mengalami pasang surut. Sejak tahun 1994, upaya perundingan sudah mulai diupayakan oleh Organisasi Uni Afrika, sebagai pihak ketiga, namun perdamaian yang dihasilkan dari perundingan tersebut tidak bertahan lama. Paska gagalnya perundingan tersebut, Eritrea dan Ethiopia kembali berkonflik. Perundingan yang didorong pada bulan Juni 2000 pun tidak berhasil menegakkan perdamaian di antara kedua Negara, hingga akhirnya kedua Negara menandatangani Algiers Agreement  pada tanggal 12 Desember 2000. Di mana penandatanganan perjanjian damai ini difasilitasi oleh United Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) sebagai pihak ketiga.
Keputusan yang dihasilkan dalam Algiers Agreement  sebagai upaya resolusi konflik perbatasan Eritrea-Ethiopia, sesuai dengan gagasan resolusi konflik yang diusung oleh Peter Walensteen. Di mana dalam resolusi konflik harus tercapai kompromi dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa, adanya perjanjian yang ditandatangani bersama serta adanya penghormatan terhadap eksistensi Negara masing-masing dan dihentikannya tindakan kekerasan di antara keduanya. Baik Eritrea dan Ethiopia telah bersepakat menandatangani Algiers Agreement  dan menerima hasil keputusan bahwa wilayah yang disengketakan di dataran Badme dan sekitarnya diserahkan kepada Eritrea, pertukaran tawanan dan melepasakan warga sipil yang ditahan oleh kedua Negara, Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zenawi, juga menyatakan bahwa Ethiopia akan menerima draft rencana perdamaian yang disusun oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU).
  
BAB IV
PENUTUP

1.      Kesimpulan
Sejak Inggris menyerahkan wilayah Eritrea kepada Ethiopia paska Perang Dunia II, Eritrea mulai melakukan perlawanan untuk memerdekakan diri dari Ethiopia. Hingga akhirnya Eritrea mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1991 dan memperoleh referendum penuh pada bulan April 1993. Sejak saat itu, benih-benih konflik antara Eritrea dan Ethiopia mulai muncul karena perebutan wilayah perbatasan di antara keduanya yang tidak diputuskan secara jelas paska kemerdekaan Eritrea.
Sejak 1994 hingga 1998 benih-benih konflik mulai muncul, dan memuncak hingga pecah perang terbuka antara kedua Negara dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Perang terbuka antara Eritrea dan Ethiopia menyebabkan ratusan ribu warga Negara mereka meninggal dan runtuhnya sendi-sendi perekonomian kedua Negara. Untuk menyelesaikan konflik di antara kedua Negara, PBB dan Amerika Serikat mendorong perundingan antara Eritrea dan Ethiopa. Sehingga dihasilkan Algiers Agreement sebagai perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2000. Di mana proses resolusi konflik tersebut (terciptanya perjanjian damai) difasilitasi oleh United Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE) sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak terlibat dalam konflik yang terjadi.
Dengan menelaah latar belakang, proses dan sumber pemicu konflik antara Eritrea dan Ethiopia maka kita dapat menyimpulkan bahwa konflik di antara kedua Negara tersebut merupakan konflik yang bersifat spiral. Konflik di antara kedua Negara tersebut juga termasuk ke dalam kategori interstate war yang dipicu oleh faktor geopolitik dan kapital politik. Dari segi geopolitik, kedua Negara memperebutkan daerah perbatasan yang bernilai strategis bagi kedua Negara, terutama wilayah di dataran Badme. Dari segi kapital politk, perebutan daerah perbatasan tersebut karena daerah perbatasan yang disengketakan bernilai strategis dan menjadi akses langsung menuju Laut Merah sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Akses menuju Laut Merah inilah yang mereka butuhkan karena menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian kedua Negara.
Proses dan keputusan yang dihasilkan dari upaya resolusi konflik perbatasan Eritrea-Ethiopia yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka upaya tersebut sesuai dengan gagasan resolusi konflik yang diusung oleh Peter Walensteen. Di mana dalam resolusi konflik harus tercapai kompromi dan kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak yang bersengketa, adanya perjanjian yang ditandatangani bersama serta adanya penghormatan terhadap eksistensi Negara masing-masing dan dihentikannya tindakan kekerasan di antara keduanya. Baik Eritrea dan Ethiopia telah bersepakat menandatangani Algiers Agreement dan menerima hasil keputusan bahwa wilayah yang disengketakan di dataran Badme dan sekitarnya diserahkan kepada Eritrea, pertukaran tawanan dan melepasakan warga sipil yang ditahan oleh kedua Negara, Perdana Menteri Ethiopia, Meles Zenawi, juga menyatakan bahwa Ethiopia akan menerima draft rencana perdamaian yang disusun oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU).



[1] Peter Wallensteen. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. 2002. London: Sage Publication. Hal.8.
[2] Ibid. Hal. 16.
[3] “Territorial Dispute.” http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute. Di akses pada 4 Juni 2012 pukul 20.00 WIB.
[5] Peter Wallensteen. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. 2002. London: Sage Publication. Hal. 95-96.
[6] Alemseged Tesfai. The Cause of The Eritrean-Ethiopian Border Conflict. http://www.dehai.org/conflict/analysis/alemsghed1.html. Di akses pada 4 Juni 2012 pukul 22.15 WIB.
[7] Ibid.
[8] Abebe Andualem. “The Guardian: Ethiopia Says War With Eritrea is Over.” 1 Juni 2000. http://www.guardian.co.uk/world/2000/jun/01/ethiopia. Diakses pada 4 Juni 2012 pukul 21.00 WIB.
[9]   “UN Authorizes 4200 troops For Ethiopia-Eritrea Peacekeeping Force.” 15 September 2000. http://www.afrol.com/News/eth005_peacekeepers_authorized.htm. Diakses pada 4 Juni 2012 pukul 21.10 WIB.
[11]   New York Times. “Ethiopia to Sign Peace Treaty with Eritrea.” 7 Desember 2000.





DAFTAR PUSTAKA

Buku
Wallensteen, Peter. Understanding Conflict Resolution: War, Peace and the Global System. 2002. London: Sage Publication.
Global IDP. Profile of International Displacement: Ethiopia, Compilation of The Information Available in the Global IDP Database of The Norwegian Refugee Council. 13 Juli 2004. Jenewa.
Escola de Cultura de Pau dan Agencia Espanola de Cooperacion Internacional. Eritrea.

Jurnal dan Surat Kabar
BBC. “Eritrea: ‘Ethiopia Pursues Total War”. 6 Juni 1998. http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/107985.stm. Diakses pada 3 Juni 2012 Pukul 20.00 WIB.
BBC. “Timeline: Ethiopia.” 28 November 2005. http://news.bbc.co.uk.id.mk.gd/1/hi/world/africa/country_profiles/1072219.stm. Diakses pada 2 Juni 2012 pukul 19.00 WIB.
Merdeka. “Eritrea: Resolusi PBB Bisa Picu Ketegangan dan Konflik.” 28 November 2005. http://www.merdeka.com/politik/internasional/eritrea-resoulis-pbb-bisa-picu-ketegangan-dan-konflik-a7zsjxk.html. Diakses pada 3 Juni 2012 pukul 21.00 WIB.
New York Times. “Ethiopia to Sign Peace Treaty with Eritrea.” 7 Desember 2000. http://www.nytimes.com/2000/12/07/world/ethiopia-to-sign-peace-treaty-with-eritrea.html. Diakses pada 4 Juni 2012 pukul 21.15 WIB.
Website
Ab, Ghebre. “The Ethiopian – Eritrean Conflict Web Page.” Clermont College, University of Cincinnati. http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/6460/hf/98_6/index.html Diakses pada 4 Juni 2012 Pukul 21.00 WIB.
Andualem, Abebe. “The Guardian: Ethiopia Says War With Eritrea is Over.” 1 Juni 2000. http://www.guardian.co.uk/world/2000/jun/01/ethiopia. Diakses pada 4 Juni 2012 pukul 21.00 WIB.
Shah, Anup. “Conflict Between Ethiopia and Eritrea.” 20 Desember 2000. http://www.globalissues.org/article/89/conflict-between-ethiopia-and-eritrea. Diakses pada 4 Juni 2012 Pukul 21.00 WIB.
Sumbodo, Sudiro. “Konflik Udara Eritrea vs. Ethiopia.” 2006. Jakarta. http://www.sudirodesign.com/index.php?m=news&id=0&hash_token=0&my_keywords=&my_category=&lower_limit=42. Diakses pada 3 Juni 2012 Pukul 19.00 WIB.
Tesfai, Alemseged. The Cause of The Eritrean-Ethiopian Border Conflict. http://www.dehai.org/conflict/analysis/alemsghed1.html. Di akses pada 4 Juni 2012 pukul 22.15 WIB.
“Ethiopia / Eritrea War.” 22 Januari 2011. http://www.globalsecurity.org/military/world/war/eritrea.htm. Diakses pada 2 Juni 2012 pukul 20.10 WIB.
“Territorial Dispute.” http://en.wikipedia.org/wiki/Territorial_dispute. Di akses pada 4 Juni 2012 pukul 20.00 WIB.
UN Authorizes 4200 troops For Ethiopia-Eritrea Peacekeeping Force.” 15 September 2000. http://www.afrol.com/News/eth005_peacekeepers_authorized.htm. Diakses pada 4 Juni 2012 pukul 21.10 WIB.




Happy reading and enjoy it :)

1 comment

  1. ass.teh wulandari maaf saya mau tanya mengenai artikel diatas, saya juga kebetulan sdang membuat proposal skripsi mengenai perang ethiopia-eritrea tetapi say bingung dengan sumber buku utama. kira-kira apa teteh punya masukan sumber buku yang bagus judulnya apa terimakasih banyak sebelumnya erlinameri@ymail.com

    ReplyDelete